BAB XI
Hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya
dan pola hidup dan audit sosial
9.1 BENTUK STAKEHOULDER
Stakeholder dapat diartikan
sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang
diangkat. Menurut Kasali (2009), stakeholder adalah setiap kelompok yang berada
didalam maupun diluar perusahaan yang mempunyai peran dalam perusahaan. Dalam
pengertian lain,stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada
perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas
perusahaan. Para stakeholderantara lain masyarakat, karyawan,
pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain.
Berdasarkan kekuatan posisi dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu,
stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa bentuk. Ada tiga bentuk
stakeholder dalam bisnis, yaitu:
1) Stakeholder primer
Stakeholder ini memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu
kebijakan, program dan proyek. Stakeholder ini juga dapat dikatakan sebagai
pihak yang tanpa partisipasinya yang berkelanjutan, suatu organisasi tidak
dapat bertahan. Contohnya yaitu pemilik modal atau saham, kreditur, karyawan,
pemasok, konsumen, penyalur, pesaing atau rekanan.
2) Stakeholder sekunder
Stakeholder ini tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap
suatu kebijakan, program dan proyek. Stakeholder ini juga didefinisikan sebagai
pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan tetapi mereka tidak
terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk
kelangsungan hidup perusahaan. Yang termasuk stakeholder sekunder yaitu
pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, dsb.
3) Stakeholder kunci
Stakeholderini memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan
keputusan. Stakeholderyang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya,
legislatif dan instansi. Stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu
proyek level daerah kabupaten. Yang termasuk dalam stakeholder kunci adalah
pemerintah kabupaten, DPR kabupaten dan dinas yang membawahi langsung proyek
yang bersangkutan.
9.2 STEREOTYPE,
PREJUDICE DAN STIGMA SOSIAL
Stereotype adalah penilaian
terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok dimana orang
tersebut dikategorikan. Stereotype merupakan jalan pintas pemikiran yang
dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks
dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat.
Prejudice atau prasangka sosial
merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu,
golongan ras atau kebudayaan yang berbeda dengan golongan orang yang
berprasangka itu.
Stigma sosial
adalah tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena
kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada. Stigma
sosial sering menyebabkan pengucilan seseorang ataupun kelompok.
Contoh stigma sosial dapat terjadi pada orang yang memiliki kelainan fisik atau
cacat mental, anak diluar pernikahan, homoseksual.
9.3 MENGAPA
PERUSAHAAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Tanggungjawab sosial perusahaan
atau corporate social responsibility (CSR) adalah suatu konsep
bahwa organisasi atau perusahaan memiliki suatu tanggungjawab terhadap
konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek
operasional perusahaan.
Corporate social responsibility berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, artinya suatu
perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan yang
tidak semata berdasarkan aspek ekonomi seperti tingkat keuntungan atau deviden,
tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari
keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Konsep tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) mucul sebagai akibat adanya
kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah
mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan
karyawan, masyarakat dan lingkungan alam.
Tanggungjawab sosial perusahaan dapat didefiniskan sebagai suatu konsep
yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para
stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud
adalah para shareholder, karyawan, customer, komunitas lokal,
pemerintah, LSM dan sebagainya.
9.4 KOMUNITAS
INDONESIA DAN ETIKA BISNIS
Indonesia memerlukan suatu
bentuk etika bisnis yang sangat spesifik dan sesuai dengan model Indonesia. Hal
ini dapat dipahami bahwa bila ditilik dari bentuknya, komunitas Indonesia,
komunitas elit dan komunitas rakyat. Bentuk-bentuk pola hidup komunitas di
Indonesia sangat bervariasi dari berburu, meramu sampai dengan industri jasa.
9.5 DAMPAK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Tanggungjawab sosial perusahaan
apabila dilaksanakan dengan benar akan memberikan dampak positif bagi
perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan
seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Perusahaan yang mampu sebagai
penyerap tenaga kerja, mempunyai kemampuan memberikan peningkatan daya beli
masyarakat, yang secara langsung atau tidak, dapat mewujudkan pertumbuhan
lingkungan dan seterusnya. Mengingat kegiatan perusahaan itu sifatnya simultan,
maka keberadaan perusahaan yang taat lingkungan akan lebih bermakna.
Pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan sumber
daya alam, pasti mengandung nilai positif, baik bagi internal perusahaan maupun
bagi eksternal perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain. Meskipun
demikian, nilai positif tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan
dan perbuatan-perbuatan yang akhirnya mempunyai nilai negatif, karena merugikan
lingkungan, masyarakat sekitar atau masyarakat lain yang lebih luas. Nilai
negatif yang dimaksud adalah seberapa jauh kegiatan perusahaan yang
bersangkutan mempunyai potensi merugikan lingkungan dan masyarakat atau
seberapa luas perusahaan lingkungan terjadi sebagai akibat langsung dari
kegiatan perusahaan.
9.6 MEKANISME
PENGAWASAN TINGKAH LAKU
Mekanisme dalam pengawasan
terhadap para karyawan sebagai anggota komunitas perusahaan dapat dilakukan
berkenaan dengan kesesuaian atau tidaknya tingkah laku anggota tersebut dengan
budaya yang dijadikan pedoman korporasi yang bersangkutan.
Monitoring dan evaluasi terhadap tingkah laku anggota suatu perusahaan atau
organisasi pada dasarnya harus dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan
secara berkesinambungan. Monitoring yang dilakukan sifatnya jangka pendek sedangkan
evaluasi terhadap tingkah laku anggota perusahaan berkaitan dengan jangka
panjang. Hal dari evaluasi tersebut menjadi audit sosial.
Audit sosial pada dasarnya adalah sebuah metode untuk mengetahui keadaan
sosial suatu bentuk organisasi dalam hal ini korporat. Berkaitan dengan
pelaksanaan audit sosial, maka sebuah perusahaan atau organisasi harus
menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa aktivitas yang harus dijalankan,
seperti:
1. Aktivitas apa saja yang harus
dilakukan sebagai sebuah organisasi. Dalam hal ini, sasaran apa yang menjadi
pokok dari perusahaan yang harus dituju.
2. Bagaimana cara melakukan pencapaian
dari sasaran yang dituju tersebut sebagai rangkaian suatu tindakan yang mengacu
pada suatu pola dan rencana yang sudah disusun sebelumnya.
3. Bagaimana mengukur dan merekam
pokok-pokok yang harus dilakukan berkaitan dengan sasaran yang dituju. Dalam
hal ini keluasan dari kegiatan yang dilakukan tersebut.
Pelaksanaan auditor sosial yang berpengalaman biasanya akan bekerja mengukur
dan mengarahkan berjalannya sebuah organisasi berdasarkan pada visi dan misi
yang ada. Audit sosial ini merupakan sistem yang ada dalam kebudayaan
perusahaan yang oleh anggota-anggotanya dipakai untuk merencanakan kegiatan
organisasi yang bersangkutan dan tentunya didasari pada kebudayaan yang berlaku
di organisasi yang bersangkutan.
BAB XI
Peran sistem pengaturan, good governance
XI. 1`DEFINISI PENGATURAN
Pengertian
peraturan sangat banyak, tergantung dari cara pemikiran diri kita sendiri.
Peraturan juga melatih kedisiplinan kita. Jadi jika kita tidak dapat melakukan
peraturan, otomatis kita dinilai tidak disiplin.
Manusia merupakan mahluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan
dengan manusia-manusia yang lain. Karena seringnya terjadi interaksi anatar
manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat
manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Peraturan dibuat untuk mengatur manusia-manusia yang terdapat dalam satu kelompok
untuk menghindari sikap brutal, mau menang sendiri, dll. Secara umum, peraturan
adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum, tentang apa
saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
X1.2 KARAKTERISTIK
GOOD GOVERNANCE
Birokrat
sebagai pihak yang terlibat dalam pelayanan publik tentu memiliki andil yang
cukup besar dalam mewujudkan good governance dalam pelayanan publik. Bentuk
Pelayanan publik akan terlihat membawa Negara kepada good governance jika
karakteristik pelayanan publik tersebut telah sesuai dengan karakteristik Good
governance itu sendiri. Dalam hal ini, ada Sembilan karakteristik good
governance dari United Nation Development Program (UNDP), yakni :
1. Partisipasi
Konsep partisipasi tentu
sejalan dengan system pemerintahan yang demokrasi yang diterapkan di Indonesia.
Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran serta dalam suatu lingkungan
kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan adanya proses antara dua atau
lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut pembuatan
keputusan, rencana, atau kebijakan. Dalam pelayanan publik, partisipasi tidak
hanya terjadi diantara pihak pemerintah melalui birokrat yang kemudian membuat
kebijakan mengenai bentuk pelayanan yang akan diberikan, tetapi juga harus
melibatkan masyarakat sehingga mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya
dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah melalui
pihak birokrat harus berperan sebagai fasilitator da katalisator yang
memberikan pelayanan terbaik yang memang sesuai.
Tujuan utama dari adanya
partisipasi sendiri adalah untuk mempertemukan kepentingan yang sama dan
berbeda dalam suatu perumusan dan pembuatan kebijakan secara berimbang untuk
semua pihak yang terlibat dan terpengaruh. Keterlibatan masyarakat lebih kepada
pengharapan akan tertampungnya berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat
mengenai pelayanan yang diberikan oleh birokrat selama ini. Masyarakat terlibat
baik dalam bentuk perencanaan untuk mengedepankan keinginan terhadap pelayanan
publik, perumusan ataupun pembuatan kebijakan, serta juga sebagai pengawas
kinerja pelayanan.
2. Rule of law
Rule of low berarti penegakan
hukum yang adil dan tanpa pandang buluh, yang mengatur hak-hak manusia yang
berarti adnya supremasi hukum. Menurut Bargir manan (1994), supremasi hukum
mengandung arti : Suatu tindakan hukunm hanya sah apabila dilakukan menurut
atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan hukum hanya
dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau
penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku
dalam masyarakat (principles of natural justice). Ada jaminan yang melindungi
hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari
tindakan pemerintah atau pihak lainnya.
3. Transparansi
Transparansi berarti adanya
keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang
berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha,
terutama para pemberi pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan
informasi terhadap publik. Satu hal yang membedakan organisasi swasta dan
publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta,
keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang
dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak.
Sementara itu, organisasi publik yang bergerak atas nama publik mengharuskan
adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan
begini, akan terlihat bagaimana suatu system yang berjalan dalam organisasi
tersebut.
4. Responsif
Responsif berarti cepat
tanggap. Birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan
public (public interest) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, Birokrasi
dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam memberikan
suatu model pelayanan. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa
disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosasanan
dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian
pelayanan. masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah/simple
dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, Birokrasi harus dengan
segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik.
5. Berorientasi pada consensus
Berorientasi pada consensus
berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan
bersama diantara para actor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep
partisipatif dimana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara
bersama mengenai hal pelayanan publik.
6. Keadilan
Keadilan berarti semua orang
(masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memilik kesamaan
dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi
tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang
dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit
dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat
sulit diterpakan dalam pelayanan publik di Indonesia. Hal ini bisa dipengaruhi
karena konflik kepentingan birokrasi.
7. Efektif dan efisien
Efektif secara sederhana
berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai
sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan
publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat
seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa
diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.
8. Akuntabilitas
Akuntabilitas berarti tanggung
gugat yang merupakan kewajiban untuk member pertanggungjawaban dan berani untuk
ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam
pemberian pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah
prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersbut, sudah sesuaikah
pengaplikasiannya, dan bagaiman dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain.
Dalam birokrasi, akuntabilitas yang berarti akuntabilitas publik menjadi sesuatu
yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan. Hal ini tentunya disadari dari
ketidakjelasan atas kinerja birokrat itu sendiri. Namun, ternyata, banyak cara
yang sering dilakukan para birokrat dalam menutupi kesalahan sehingga
akuntabilitasnya terlihat baik.
XI.3 Commission Of Human Right (Hak Asasi Manusia)
Hak
Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam
kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam
deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan
tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1,
pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1.
Dalam teori perjanjian bernegara, adanya Pactum Unionis dan Pactum
Subjectionis. Pactum Unionis adalah perjanjian antara individu-individu atau
kelompok-kelompok masyarakat membentuik suatu negara, sedangkan pactum unionis
adalah perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipiliah di antara
warga negara tersebut (Pactum Unionis). Thomas Hobbes mengakui adanya Pactum
Subjectionis saja. John Lock mengakui adanya Pactum Unionis dan Pactum
Subjectionis dan JJ Roessaeu mengakui adanya Pactum Unionis. Ke-tiga paham ini
berpenbdapat demikian. Namun pada intinya teori perjanjian ini meng-amanahkan
adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang harus dijamin oleh penguasa,
bentuk jaminan itu mustilah tertuang dalam konstitusi (Perjanjian Bernegara).
Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam
disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang
kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata
terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional
sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang
merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan
negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan
sejarah umat manusia sendiri.
Contoh pelanggaran HAM:
1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak
rakyat dan oposisi.
3. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
4. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan
partai tiran/otoriter tanpa diikut/dihadir rakyat dan oposisi.
5. Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap
rakyat dan oposisi di manapun.
Universal Declaration of Human Rights (Isi Pernyataan
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia) antara lain mencantumkan, bahwa
setiap orang mempunyai hak :
1. Hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Diakui kepribadiannya
4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk
mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum,
dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
5. Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
6. Mendapatkan asylum
7. Mendapatkan suatu kebangsaan
8. Mendapatkan hak milik atas benda
9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
10. Bebas memeluk agama
11. Mengeluarkan pendapat
12. Berapat dan berkumpul
13. Mendapat jaminan sosial
14. Mendapatkan pekerjaan
15. Berdagang
16. Mendapatkan pendidikan
17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
XI.4 Kaitannya
Good Governance Dengan Etika Bisnis
1. Code of Corporate and Business Conduct
Kode Etik dalam tingkah laku
berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan
implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik
tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek
etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama
perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan
(corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan
berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak
boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas Kode Etik
merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.
2. Nilai Etika Perusahaan
Kepatuhan pada Kode Etik ini
merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi
perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab,
dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder
value). Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya,
keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku
atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat
dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat
dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action). Beberapa contoh pelaksanaan kode
etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara
lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan (conflict of interest).
BAB XIII
Memberikan contoh tentang perilaku
bisnis yang melanggar etika
XIII.1 KORUPSI
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin:
corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,
memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun
pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara
tidak wajar dan tidak legalmenyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan
kepada mereka untuk mendapatkan keuntungansepihak.
Dalam arti yang luas, korupsi
atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan
pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya
korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh
dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi
berat yang diresmikan, dan sebagainya
Korupsi dan etika bisnis merupakan
satu kesatuan. Jika kita sudah memahami betul apa saja yang harus diperhatikan
dalam berbisnis, maka tindakan korupsi tidak mungkin dilakukan.tindakan korupsi
jelas – jelas melanggar etika bisnis, karena kegiatan tersebut sangatlah merugikan
banyak pihak. Intinya kita harusmengerti dulu apa saja etika dalam berbisnis,
baru kita memulai bisnis. Agar bisnis kita tidak
melanggar peraturan.
Misalnya kode etik pada PNS yang merupakan norma-norma sebagai pedoman sikap,
tingkah laku dan perbuatan PNS yang diharapkan dan dipertangung jawabkan dalam
melaksanakan tugas pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat dan
tugas-tugas kedinasan, organisasinya serta pergaulan hidup sehari-hari sesama
PNS dan individu-individu di dalam masyarakat.
REPORT THIS AD
Contoh kasus :
Demokrat Pastikan Dukung KPK Tuntaskan Kasus Nazaruddin
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai
Demokrat, Ramadhan Pohan, mengatakan pihaknya menyerahkan kasus Nazaruddin
sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bagi kita, kasus ini kita serahkan semua ke KPK, sebagai penegkak hukum, tidak
ada intervensi, tidak ada menghambat, kita dukung KPK selesaikan kasus ini,”
katanya seusai diskusi di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, garis partai sudah tegas untuk tetap menaati konstitusi.
Partainya tidak akan melakukan manuver ataupun usaha-usaha menghambat kasus
Nazaruddin.
Menurut dia, selama kasus ini terus-menerus terkatung-katung, maka Partai
Demokrat justru akan terpenjara isu-isu yang berkembang liar. Untuk itu,
pihaknya juga berkepentingan untuk segera menyelesaikan masalah ini.
Ia menambahkan, pihaknya saat ini terus melakukan bersih-bersih partai terhadap
kader yang tak taat etika. Ia juga membantah Nazaruddin telah menaniggalkan
dananya kepada kas Partai Demokrat saat meninggalkan Singapura.
“Tidak ada ditinggalkan dana oleh Nazaruddin,” katanya.
Ia menegaskan, Nazaruddin merupakan kasus korupsi individual bukan partai
politik. Menurut dia, kasus Nazaruddin telah memberikan pelajaran berharga bagi
partainya dan partai lain.
Ia menambahkan, selama SBY masih berada di Partai Demokrat, ia percaya dan
optimis, Demokrat dapat membersihkan diri. “Saya percaya dengan Pak SBY, ini
bukan kultus individual,” katanya.
XIII.2 PEMALSUAN
Permasalahan etik dalam pemalsuan
merek adalah tidak menghargai hasil karya cipta seseorang yang menciptakan
produk unggul yang bermanfaat bagi semua orang, tiba-tiba dibajak atau ditiru
dengan mengambil karya orang lain untuk keuntungan diri sendiri, contohnya yang
banyak beredar di masyarakat adalah pemalsuan DVD/VCD dan pakaian baju,kaos,
celana yang dengan sengaja menciptakan merk yang sama tetapi kualitas berbeda
jauh dengan yang asli oleh karena itu produk bajakan harganya sangat murah,
masyarakat pun memilih untuk membeli produk bajakan karena harganya murah dan
tidak jauh berbeda kualitasnya dengan yang asli. mengapa hal ini terjadi?
karena tidak ada aturan yang baku untuk menahan gejolak ini, bahkan pemerintah
pun tidak mampu untuk menahan gejolak ini. peran serta negara pengusaha bahkan
masyarakat sebagai konsumen yang sangat dibutuhkan, kunci utama yang perlu
ditekankan adalah kesadaran masyarakat untuk membeli produk asli bukan
bajakan.membeli produk asli akan meningkatkan produktifitas pencipta dan
memberikan kontribusi terhadap negara.
XIII.3 PEMBAJAKAN
Pembajakan di Industri Musik dan
Film Indonesia :
Kasus pembajakan dalam industri musik dan film di Indonesia sudah menjadi
sesuatu yang biasa di masyarakat umum namun sesungguhnya hal tersebut sangat
merugikan bagi para pelaku bisnis di industri musik dan film di Indonesia,
namun karena lemahnya pengawasan pemerintah dan kurang tegasnya tindakan hukum
bagi oknum-oknum pelaku pembajakan, membuat para pelaku tidak jera terhadap
perbuatannya. Banyaknya kios-kios yang menjual barang-barang bajakan membuat
semakin pelik masalah pembajakan di indonesia.
Analisa :
Etika Bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup
seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat.
Dalam kasus diatas mencerminkan etika bisnis yang buruk, orientasi pada
keuntungan semata sehingga melupakan aspek-aspek lainnya. Melanggar aturan dan
perundang-undangan menjadi hal biasa sehingga hukum tidak menjadi hal yang
menakutkan bagi para pelaku kejahatan pembajakan. Oknum-oknum tersebut berkilah
mereka menjual barang bajakan karena banyaknya permintaan masyarakat terhadap barang
tersebut, namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk menjalankan bisnis yang
melanggar etika bisnis karena apabila oknum-oknum tersebut tetap pada koridor
etika bisnis maka masyarakat akan membeli barang yang asli. Maka dari itu semua
kalangan dan pemerintah khususnya harus menerapkan aturan dan menjalankan
aturan yang ada sehingga kejahatan pembajakan karya cipta dapat di minimalisir.
XIII.4 DISKRIMINASI
GENDER
Diskriminasi pekerjaan adalah
tindakan pembedaan, pengecualian, pengucilan, dan pembatasan yang dibuat atas
dasar jenis kelamin, ras, agama, suku, orientasi seksual, dan lain sebagainya
yang terjadi di tempat kerja.
Dari data yang kami himpun dari berbagai artikel, rupanya diskriminasi terhadap
perempuan di dunia kerja sampai saat ini masih banyak dijumpai di
perusahaan-perusahaan. Topik yang kami pilih pun terkait wanita yang kami amati
dari segi kasus kehamilan, stereotype gender, dan agama (teruma muslim).
Diskriminasi pekerjaan terhadap
wanita hamil
Ada indikasi, beberapa perusahaan banyak yang memasung hak-hak reproduksi
perempuan seperti pemberian cuti melahirkan bagi karyawan perempuan dianggap
pemborosan dan inefisiensi. Perempuan dianggap mengganggu produktivitas
perusahaan sehingga ada perusahaan yang mensyaratkan calon karyawan perempuan
diminta untuk menunda perkawinan dan kehamilan selama beberapa tahun apabila
mereka diterima bekerja. Syarat ini pun menjadi dalih sebagai pengabdian
perempuan kepada perusahaan layaknya anggota TNI yang baru masuk.
Meskipun undang-undang memberi wanita cuti melahirkan selam 3 bulan, yakni 1,5
bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, wanita yang sedang
hamil atau melahirkan masih sering dipecat atau diganti ketika sedang cuti. Hal
ini terjadi pada perusahaan yang tidak begitu baik tingkat pendapatannya.
Mereka rugi bila harus menanggung biaya atau memberikan gaji bagi yang cuti.
Diskriminasi pekerjaan karena
stereotype gender
Tak dipungkiri, dalam masyarakat Indonesia dan beberapa Negara, wanita
kebanyakan ditempatkan pada tugas-tugas administrasi dengan bayaran lebih
rendah dan tidak ada prospek kenaikan jabatan. Masih ada stereotype yang
‘menjebak’ bahwa wanita identik dengan “penampilan menarik”, hal ini seringkali
dicantumkan dalam kriteria persyaratan sebuah jabatan pada lowongan pekerjaan.
Pegawai perempuan sering mengalami tindakan yang menjurus pada pelecehan
seksual. Misalnya, ketika syarat yang ditetapkan perusahaan adalah harus
memakai rok pendek dan cenderung menonjolkan kewanitaannya.
Diskriminasi terhadap wanita muslim
Kasus yang terbaru untuk kategori diskriminasi ini ini adalah terjadi di
Inggris. Hanya karena mengenakan busana Muslim, banyak wanita Muslimah
berkualitas di Inggris mengalami diskriminasi dalam pekerjaan mereka. Laporan
EOC menunjukkan bahwa 90% kaum perempuan Muslim asal Pakistan dan Banglades
mendapat gaji yang lebih rendah dan tingkat penganggurannya tinggi.
Kasus lain juga terjadi di Perancis, pada kwartal akhir tahun 2002. Seorang
pekerja wanita dipecat perusahaan tempatnya bekerja lantaran menolak
menanggalkan jilbab yang dikenakannya saat bekerja. Padahal dirinya telah
bekerja di tempat tersebut selama 8 tahun. Menurut laporan BBC News, tindakan
ini dipicu oleh tragedi 11 September 2001 adanya pesawat yang menabrak WTC di
Amerika Serikat.
Beberapa contoh ekstrim
Kenyataan saat ini bahwa banyak perempuan harus bekerja di luar rumah untuk
membantu suami menambah penghasilan keluarga ternyata tidak selamanya dipandang
positif. Kejadian yang menimbah Ny. Lilis, istri guru Sekolah Dasar Negeri di
Tangerang, menjadi contoh hal ini. Ny. Lilis ditangkap polisi satpol PP atas
aturan jam malam bagi wanita yang diindikasikan sebagai pelacur atau pekerja
seks komersial.
Pada saat itu, Ny. Lilis sedang menunggu angkutan umum untuk pulang ke rumahnya
setelah pulang dari bekerja di sebuah rumah makan pada malam hari. Dengan hanya
mencurigai gerak-geriknya dan tanpa ada bukti atau introgasi awal, Ny. Lilis
ditangkap begitu saja dan sempat dihukum penjara. Mirisnya lagi, Ny. Lilis saat
itu juga sedang hamil. Dia bekerja karena untuk membantu menambah penghasilan
suaminya yang habis untuk membayar berbagai pinjaman guna meyambung hidup
sehari-hari.
Penyebab terjadinya diskriminasi kerja
Beberapa penyebab yang menimbulkan adanya diskriminasi terhadap wanita dalam
pekerjaan, di antaranya :
1.
adanya tata nilai sosial budaya dalam
masyarakat Indonesia yang umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan
(ideologi patriaki).
2.
adanya bias budaya yang memasung posisi
perempuan sebagai pekerja domestik atau dianggap bukan sebagai pencari nafkah
utama dan tak pantas melakukannya.
3.
adanya peraturan perundang-undangan yang
masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum
mencerminkan kesetaraan gender, contohnya pada UU No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 7 tahun 1990 tentang
Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-upah yang menyebutkan bahwa
tunjangan tetap diberikan kepada istri dan anak. Dalam hal ini, pekerja wanita dianggap
lajang sehingga tidak mendapat tunjangan, meskipun ia bersuami dan mempunyai
anak.
4.
masih adanya anggapan bahwa perbedaan
kualitas modal manusia, misalnya tingkat pendidikan dan kemampuan fisik
menimbulkan perbedaan tingkat produktifitas yang berbeda pula. Ada pula
anggapan bahwa kaum wanita adalah kaum yang lemah dan selalu berada pada posisi
yang lebih rendah daripada laki-laki.
XIII.5 KONFLIK
SOSIAL
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan.
Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua
orang atau lebih(atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain
dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.
Faktor-faktor Penyebab Konflik
Soejono Soekanto mengemukakan 4 faktor penyebab terjadinya konflik yaitu :
1.
perbedaan antarindividu,
2.
perbedaan kebudayaan ,
3.
perbedaan kepentingan dan
4.
perubahan sosial.
XIII.6 MASALAH
POLUSI
Mengenai
lumpur lapindo
ULASAN DARI SISI ETIKA BISNIS
Kelalaian yang dilakukan PT. Lapindo Brantas merupakan penyebab utama meluapnya
lumpur panas di Sidoarjo, akan tetapi pihak Lapindo mulai berdalih dan seakan
enggan untuk bertanggung jawab.
Jika dilihat dari sisi etika bisnis, apa yang dilakukan oleh PT. Lapindo
Berantas jelas telah melanggar etika dalam berbisnis. Dimana PT. Lapindo Brantas
telah melakukan eksploitasi yang berlebihan dan melakukan kelalaian hingga
menyebabkan terjadinya bencana besar yang mengakibatkan kerusakan parah pada
lingkungan dan sosial.
Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan PT. Lapindo membuktikan bahwa PT.
Lapindo rela menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Dan
keengganan PT. Lapindo untuk bertanggung jawab membuktikan bahwa PT. Lapindo
lebih memilih untuk melindungi aset-aset mereka daripada melakukan penyelamat
dan perbaikan atas kerusakan lingkungan dan sosial yang mereka timbulkan.
Hal yang sama juga dikemukakan miliuner Jon M. Huntsman, 2005 dalam bukunya
yang berjudul Winners Never Cheat. Dimana ia mengatakan bahwa kunci utama
kesuksesan adalah reputasinya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas
dan kepercayaan pihak lain.
Tidak hanya itu, dalam sebuah studi selama dua tahun yang dilakukan The
Performance Group, sebuah konsorsium yang terdiri dari Volvo, Unilever,
Monsanto, Imperial Chemical
Industries, Deutsche Bank, Electrolux, dan Gerling, menemukan bahwa
pengembangan produk yang ramah lingkungan dan peningkatan environmental
compliance bisa menaikkan EPS (earning per share) perusahaan, mendongkrak
profitability, dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan kontrak atau persetujuan
investasi.
Hal ini membuktikan bahwa etika berbisnis yang dipegang oleh suatu perusahaan
akan sangat mempengaruhi kelangsungan suatu perusahaan. Dan segala macam bentuk
pengabaian etika dalam berbisnis akan mengancam keamanan dan kelangsungan
perusahaan itu sendiri, lingkungan sekitar, alam, dan sosial.
ULASAN DARI SUDUT PANDANG ETIKA
LINGKUNGAN
Eksplorasi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan keamanan dan
keselamatan, terutama lingkungan hidup sekitar yang telah dilakukan PT Lapindo
Brantas ini dinilai sangat tidak beretika. Dimana demi mendapatkan sumber daya
alam dalam jumlah banyak ditambah untuk menghemat pengeluaran yang seharusnya
dikeluarkan sesuai prosedur yang berlaku, kini menimbulkan dampak buruk dan
sangat parah terhadap masyarakat.
Bagaimanapun juga tindakan PT Lapindo jika ditinjau dari segi etika lingkungan
sangat tidak bertanggung jawab dan justru terkesan mengabaikannya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Sonny Keraf. 1998. Etika
Bisnis dan Relevansinya. Yogyakarta. Kanisius
2. K. Bartens. 2000.
Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta. Kanisius
3. Ketut Rinjin. 2004. Etika
Bisnis dan Implementasinya. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
4. Erni R. Emawan. 2007.
Bussiness Ethics. Alfabeta. Bandung
5. Agus Arijanto. 2011. Etika
Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta. Raja Gravindo Persada
